KEFAMENANU, TIMME–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Timor Tengah Utara (Dukcapil TTU) menerima dukungan yang sangat berarti dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data kependudukan.
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari berbagai perguruan tinggi di Timor Tengah Utara telah bersiap untuk membantu dalam upaya sosialisasi data kependudukan di wilayah ini.
Sosialisasi data kependudukan merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa masyarakat memahami dan mengakses data kependudukan dengan mudah. Ini adalah komponen kunci dalam pelayanan publik yang efisien dan efektif.
“Jadi Tahun depan, pihak Kampus Unimor telah sepakat nanti salah satu materi KKN adalah sosialisasi tentang data kependudukan di masyarakat atau tempat KKN tersebut, hal ini sangat bermanfaat dan bisa beri edukasi kepada masyarakat akan pentingnya data keependudukan,”ujar Richardus Erwin Taolin, Kadis Dukcapil TTU
Kerja sama yang erat antara Dukcapil TTU dan mahasiswa KKN adalah langkah positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang data kependudukan, yang akan mendukung pengembangan dan pelayanan publik yang lebih baik di Timor Tengah Utara.
Semua pihak berharap bahwa inisiatif ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi warga Timor Tengah Utara dan mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan.
Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan catatan sipil TTU telah Menandatangani MoU untuk Layanan Identitas Digital.
Acara ini, yang digagas oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TTU, berlangsung di kantor Bupati TTU. Hadir dalam penandatanganan tersebut adalah Bupati TTU Drs. Juandi David, Rektor Unimor Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P., pimpinan OPD, dan dosen Unimor.
Tujuan dari MoU ini adalah untuk mendukung program “merdeka belajar” Unimor dan mempercepat proses dokumen identitas bagi mahasiswa yang sedang kuliah di Unimor.
Rektor Unimor Stefanus Sio, mengatakan bahwa MoU tersebut sangat penting bagi Unimor dan sesuai dengan tuntutan regulasi.
“Unimor yang harus mengikuti regulasi dari Dikti dalam melengkapi data mahasiswa dengan dengan isian-isian yang mandatori seperti NIK, nama, jenis kelamin, NPM dan lain-lain akan sangat terbantu dengan kerjasama ini,” tutur Rektor.
Ia menjelaskan, dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digalakkan pemerintah, Unimor juga mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah wajib memiliki identitas atau KTP saat mendaftar, dan sebagai warga negara yang baik, wajib memiliki identitas untuk integrasi data PDDIKTI dan Dukcapil untuk untuk keberhasilan program tersebut. (TIMME/SethBesie)
