ini yang dibahas dalam Lokakarya hari kedua, Konsorsium TAS NTT di Hotel Viktory I Kefa

 

KEFAMENANU, TIMME–Pada hari kedua, Konsorsium Timor Adil dan Sejahtera (TAS) NTT masih menggelar Lokakarya review Kebijakan Perlindungan Perempuan dan anak di tingkat desa dan Penyusunan SOP penanganan kasus GBV dengan sejumlah materi pendukung.

Konsorsium TAS NTT juga menghadirkan Kepala Dinas P3A Kabupaten Timor Tengah Utara yang membawakan materi kepada para peserta tentang:“Kebijakan dan mekanisme penaganan kasus terhadap Perempuan dan Anak”

Materi kedua dibawakan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi NTT tentang : “Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah Dalam proses perencanaan dan penganggaran yang Responsive Gender,”

Selanjutnya, Penyusunan draft SOP tentang Penanganan Kasus kekerasan Berbasis gender kemudian Penyususnan draft SOP tentang Penanganan Kasus kekerasan Berbasis gender oleh Yoseph Maizer, SH.

Sebelumnya, Fasilitator dalam kegiatan ini dari YABIKU NTT yakni Maria Filiana Tahu, S.Sos, M.Hum mengungkapkan, yang ingin diperoleh dalam kegiatan ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak khusus komunitas di tingkat desa dan juga mereview kembali kebijakannya.

“Selama ini kan sudah ada yang punya perdes, tetapi kita mau lihat substansi struktur dan kultur di dalam kebijakan itu apakah sudah berpihak dan memberi ruang kepada korban yang terbaik untuk perlindungan bagi korban kekerasan di desa itu atau tidak,”Jelas Filiana Tahu. (seb)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *