Kefamenanu, timme–Sebanyak 100 orang peserta dari TNI-Polri Organik maupun Satgas Pamtas RI-RDTL, Masyarakat Pos Wini, Napan dan Haumeniana mengikuti kegiatan “FORUM GROUP DISCUSSION (FGD)” Tentang Pencegahan Ekonomi Ilegal Di Daerah Perbatasan, dengan Tema “Melalui Diskusi Kita Wujudkan Situasi dan Kondisi Masyarakat Yang Aman dan Tentram Dalam Upaya Nyata Pencegahan Ekonomi Ilegal di Wilayah Perbatasan”
Diskusi itu berlangsung di Aula Kantor Makodim 1618/TTU, Jl. A. Yani, Naesleu, Rabu, 20/11/2019 dengan para Nara Sumber FGD dan Moderator diantaranya, Dandim 1618/TTU, Letkol. Arm. Roni Junaidi, Perwakilan Kantor Bea Cukai, Masrun Najib, Polres TTU, Satgas RI-RDTL Sektor Barat, Kadis Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam pemberian materi pertama oleh Masrun Najib dari Kantor Bea dan cukai dijelaskan tentang Tugas Bea Cukai Atambua adalah memastikan setiap barang yang keluar masuk dari Indonesia tidak memiliki ancaman dan seuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian, Comunity Protector atau memberikan perlindungan pada pelaku usaha dalam melakukan aktivitas ekonomi Internasional, Trade Fasilitator atau memfasilitasi transaksi jual beli dengan mempersiapkan arus jalur barang dari dan menuju Indonesia.
“Pengawasan barang masuk sesuai dengan peraturan kepabeanan karena jumlah pajak barang yang masuk dan keluar merupakan pendapatan utama untuk pemerintah indonesia.”Papar, Masrun Najib.
Sementara pemateri dari Polres TTU oleh Kasat Reserse Polres TTU (AKP Tatang Prajitno Pandjaitan) memberikan beberap poin penting bahwa yang pertama, Negara kita adalah negara hukum jadi setiap aktivitas yang dilakukan di wilayah teritorial NKRI diatur oleh hukum yang berlaku. kedua, sesuai hasil monitor pihak Kepolisian, di wilayah perbatasan TTU-RDTL hanya ada beberapa kasus baik itu penyelundupan sapi, minyak (BBM), sembako dan kendaraan.
“Pada dasarnya kami bertugas untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya tindak ekonomi ilegal di wilayah perbatasan,”Tandasnya.
Namun pihaknya, Pada dasarnya tidak membatasi aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, menurut Tatang, pihaknya mendukung seluruh aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Namun kembali lagi setiap aktivitas ekonomi yang dilaksanakan masyarakat harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, Karena kegiatan ini masuk dalam kegiatan yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri.”Terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Dandim 1618/TTU Letkol. Arm. Roni Junaidi memaparkan materi yang intinya bahwa Sebagai petugas pertahanan di wilayah Kabupaten Timor Tengah utara pihaknya juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap perlintasan orang maupun pengawasan terhadap keluar masuknya barang dari dan menuju indonesia.
“Kami selalu berkoordinasi dengan Polres dan Satgaspamtas untuk ikut menjaga adanya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Kabupaten TTU-RDTL, Kami berharap dengan kegiatan ini dapat menyadarkan masyarakat agar melaksanakan kegiatab ekonomi sesuai dengan peraturan kepabeanan yang berlaku.”Tandas Letkol Roni.
Sedangkan pemateri dari pihak TNI Perbatasan oleh Wadansatgas Pamtas 132/BS Mayor. Inf. Sandi Wijaya) mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimalisir upaya kegiatan aktivitas ekonomi ilegal yang dilakukan melalui jalur perbatasan dengan cara melakukan komsos, memberdayakan warga perbatasan, mengajak masyarakat becocok tanam.
Kemudian pemateri terakhir oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Drs Maksimus Akoit mengatakan bahwa pemerintah sejauh ini mengakomodir aktivitas ekonomi di perbatasan dengan membangun pasar sehingga seluruh transaksi jual dilakukan secara legal.
“Kami menyadari bahwa harga kebutuhan pokok di RDTL lebih mahal daripada di Kabupaten TTU sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjual sembako ke RDTL, Kami juga melakukan rapat secara rutin dan berkelanjutan untuk merumuskan bersama terkait pengawasan penyaluran BBM di Kabupaten TTU.”Ungkapnya.(*)
