Bupati dan Wabup TTU serahkan SK bagi 117 CPNS

KEFAMENANU, TIMME,–Bupati TTU, Drs. Juandi David dan Wabup TTU, Drs eusebius Binsasi menyerahkan  SK 80% kepada 117 CPNSD Kabupaten Timor Tengah Utara TA. 2021, Berlangsung di aula Pertemuan lantai II, kantor Bupati TTU, Senin (06/06/2022).

Dalam sambutannya, Bupati TTU mengapresiasi para CPNSD yang menerima SK pengangkatan CPNSD Kabupaten TTU TA.2021 sebagai hasil kerja keras sejak tahap seleksi hingga penetapan menjadi CPNSD di Kabupaten TTU.

Menurutnya, peristiwa ini merupakan suatu wujud kepercayaan dan tanggung jawab awal yang diberikan untuk menjadi seorang abdi negara dan abdi masyarakat.

Baca juga: Kemensos Gandeng Dunia Usaha Bantu Pemulihan Bencana di TTU

“Mari kita jadikan hari ini sebagai moment bersejarah menapaki karir anda sebagai Aparatur Sipil Negara dalam kerangka pembangunan Kabupaten TTU yang unggul, nyaman, makmur dan sejahtera”, ungkap Bupati TTU.

Ia mengatakan sebelum menjadi PNS, seorang CPNS harus melewati masa ujian atau masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Apabila ia menunjukkan perilaku dan etika sesuai norma-norma kepegawaian yang berlaku, barulah akan dipertimbangkan untuk ditetapkan menjadi seorang Pegawai Ngeri Sipil.

Ia menghimbau agar para CPNS menunjukkan eksistensi kepada masyarakat luas bahwa para CPNS Daerah dapat diandalkan. Pasalnya, sebagai seorang CPNSD dituntut untuk dapat berperilaku sebagai panutan dan teladan bagi masyarakat di mana saja berada dan bertugas.

“Peristiwa penyerahan SK 80% hari ini, memeteraikan anda sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang akan tercatat dalam sejarah hidup anda masing-masing”, katanya.

Ia pun menegaskan menjadi PNS atau CPNS harus mengedepankan profesionalisme, yang bergantung kepada empat komponen yaitu; integritas moral, kinerja, kompetensi, dan rambu-rambu PNS dan CPNS.

“Saya mengharapkan saudara-saudara wajib membaca dan memahami peraturan dimaksud, agar setiap tingkah laku, tutur kata dan perbuatan sudara-saudara sebagai CPNSD tetap dalam koridor aturan tersebut”, tegas Juandi.

Tak segan-segan, dirinya menegaskan terkait dengan kasus moralitas. Apabila terdapat seorang PNS atau CPNS yang terlibat kasus moralitas, maka tidak dapat ditolerir dan harus dipecat karena melanggar aturan dimaksud.

Selain itu, sikap netralitas PNS ataupun CPNSD menghadapi situasi politik nasional maupun lokal, dimana PNS atau CPNSD dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Apabila ditemukan dan terbukti PNS ataupun CPNSD yang terlibat, maka di samping diproses secara hukum pidana umum, yang bersangkutan pun akan dipecat dari statusnya sebagai PNS atau CPNSD.

Baca juga: SE Penghapusan Honorer Jadi Bola Liar, Pegawai Non-ASN & Pemda Kena Getahnya 

“Selamat datang di lingkungan pemerintah Kabupaten TTU. Inilah waktunya untuk membuktikan kemampuan anda”, tuturnya.

Ia berpesan agar para CPNS menjadi seorang abdi negara dan abdi masyarakat yang memberi contoh dan teladan bagi orang lain dimana saja berada dan bertugas.bekerja dengan tekun, berdisiplin, profesional, berdedikasi, tanggungjawab, loyal, dengan tetap dijiwai semangat kekeluargaan dan patriotisme.

“Jagalah nama baik pemerintah, keluarga dan diri sendiri”, pesannya.(sebe)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *